DUKUNG KPK DEMI INDONESIA

Tahun 2018 merupakan tahun politik, karena pada tahun ini lebih dari 100 daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak. Disamping itu, pilkada tahun ini akan menjadi pemanasan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada tahun depan.



Pada pilkada tahun ini, sebagaimana pilkada pada masa-masa lalu, juga banyak diikuti kepala daerah yang saat ini menjabat untuk mencalonkan diri kembali atau disebut sebagai petahana. Petahana selalu menjadi pihak yang diawasi lebih ketat dibandingkan dengan pasangan calon yang lain. Hal ini sangatlah wajar karena petahana sangat berpotensi menggunakan kekuasaan yang dimilikinya saat ini untuk membantu dirinya memobilisasi massa demi kemenangannya. Dimana hal itu tidak dimiliki oleh pasangan lain.

Disamping itu, hal lain yang juga mendapatkan perhatian lebih adalah potensi penyalahgunaan keuangan daerah oleh petahana untuk keperluan kemenangannya dalam Pilkada. Pemilihan langsung yang diberlakukan baik dalam Pilpres maupun Pilkada berdampak pada biaya politik yang tinggi, sehingga sumber keuangan masing-masing pasangan perlu diawasi. Salah satunya adalah akses petahana terhadap penggunaan keuangan daerah.

Dalam pengawasan keuangan daerah ini berdampak pada banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK akhir-akhir ini tidak selalu mendapatkan apresiasi positif, bahkan terkadang mengundang tanda tanya, apakah OTT ini benar benar hasil penyidikan dan pengembangan kasus atau pesanan pihak tertentu atau OTT politis utamanya OTT terhadap beberapa Kepala Daerah yang akan menjadi kontestan Pilkada serentak maupun yang berkepentingan dengan Pilkada, misalnya karena istri atau keluarganya akan mengikuti Pilkada.

Terlepas dari itu semua, apakah OTT yang dilakukan KPK itu "kebetulan" bersifat politis, yang jelas telah membuktikan bahwa negeri ini masih jauh dari bersih pejabat pemerintahan sebagai pengemban amanat rakyat yang bersih dari KKN. Jika.saat ini banyak pihak yang mencibir hasil KPK dengan berbagai alasan misalnya tebang pilih, OTT kelas teri, OTT pesanan dan sebagainya, yang jelas KPK telah memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia.

Disisi lain, dengan adanya KPK aparatur Pemerintah Daerah juga mengalami perubahan sikap dimana mereka tidak lagi hanya meng-esa-kan perintah Kepala Daerah, karena terbukti meskipun perintah jika bersalah dan sampai terkena OTT mereka juga yang merugi. Oleh karena itu sudah layak dan wajar jika kita terus mendukung eksistensi KPK.

#Onedayonepost
#ODOPbatch5